FKSS SMA Se Jawa Tengah foto bersama Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Majelis Dikdasmen, LP Ma’arif, PGRI, dan BMPS
.
.
Bapak Karnadi sebagai pemateri pertama memberikan gambaran tentang perjuangan sekolah swasta bahwa jalan dialog itu lebih efektif daripada turun ke jalan. Beliau selaku majelis dikdasmen pwm Jawa tengah, sekaligus sebagai Badan Musyawarah Perguruan Swasta sangat berharap dalam pengelolaan sekolah swasta berkolaborasi dan lebih memilih jalur dialog daripada turun ke jalan.
.
Dari PGRI bapak Adi Prasetyo memberikan layanan fasilitasi tempat rakor bagi fkss di gedung PGRI. “Silahkan FKSS rakor ditempat kami dan gratis,” terangnya disambut tepuk tangan para hadirin. Selain itu beliau mengajak sekolah swasta untuk bersatu. Beliau juga siap membantu berkaitan dengan informasi inpassing dan NUPTK.
.
Dari LP Ma’arif menyampaikan keresahan di sekolah sekolah swasta. Diantar a keresahan tersebut adalah adanya disparitas alokasi dana BOP atau bosda dan klasifikasi alokasi bosda berdasarkan akreditasi.
.
Komisi E DPRD provinsi Jawa tengah menyampaikan bahwa masalah pendidikan muncul mulia tahun 2017 ketika ada regulasi pengalihan pengelolaan pendidikan SMA/SMK dari Kabupaten/kota ke provinsi. “APBD telah menganggarkan 6 T, tetapi berapapun anggaran untuk dunia pendidikan, masih kurang,”terangnya.
.
Sesi dialog interaktif antara peserta rakor dan pemateri. Acara berakhir pukul 16.00 dan ditutup dengan foto bersama pemateri dan peserta. Slk